Page 42 - E-MODUL SEJARAH LOKAL MATERI DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 42
Universitas Sriwijaya
Berbagai penggantian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan selama masa revolusi fisik ini menggambarkan
kesulitan pengendalian pemerintahan saat itu. Sehingga hampir tiada
kebijakan-kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan saat itu yang dapat dijalankan. Masa ini terus
berlangsung hingga adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda lewat
hasil Konferensi Meja Bundar awal November 1949.
Ketika dibentuk sistem pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan
namanya DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan hanya bersifat sementara
untuk dua tahun, yaitu 1950—1951. Namun karena tidak kunjung
terbentuknya DPRD Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke DPRD
Provinsi Sumatera Selatan, maka masa kerja DPRD-S Provinsi
Sumatera Selatan dilanjutkan hingga tahun 1955. Tahun ini diambil
agar nanti DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diisi oleh anggota
terpilih dari Pemilihan Umum 1955.
Pasca pemilihan umum tahun 1955 hasilnya anggota terpilih tidak
dapat segera dilantik. Akhirnya pada 1 Juli 1956 dibentuk DPRD
Peralihan Provinsi Sumatera Selatan yang juga masih bersifat
sementara. Keanggotaannya akan dibubarkan setelah DPRD hasil
Pemilihan Umum 1955 dilantik. Namun pergolakan politik yang
memanas antara kelompok Islam, negara dan komunis sepanjang tahun
1956—1960 sebagai ekses dari hasil Pemilu 1955. Menyebabkan
DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan diperpanjang masa
kerjanya hingga tahun 1958.
38
