Page 30 - Copy of White and Light Teal Graduation Program

CONTOH SOAL

Bu Heidy membeli call options saham BNBR dengan jatuh tempo dengan harga
pelaksanaan Rp5.000, ditransaksikan pada harga Rp100 per saham. Premium yang
dibayarkan sebesar Rp1.000.000 (Rp100 x 10.000 saham). Berapakah
keuntungan/kerugian yang diterima apabila harga BNBR yang berlaku pada saat itu
adalah Rp5.500?

Jawaban : (Rp5.500 – Rp5.000) x 10.000) – Rp1.000.000 = Profit Rp4.000.000.

II.7. PASAR MODAL SYARIAH
Produk Pasar Modal Syariah pertama di Indonesia adalah Reksa Dana Syariah yang
diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997.
Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan
kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002 sebagai
instrumen Obligasi Syariah pertama yang menggunakan akad mudharabah. Pada
tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan
SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Undang-undang terkait Pasar Modal Syariah
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang
menerapkan prinsip syariah juga mengacu kepada UU tentang Pasar Modal berikut
peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Bursa dan lain-lain).
2. UU Nomor 19 tahun 2008
Undang-undang untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau
Sukuk Negara.

Peraturan OJK terkait Pasar Modal Syariah
1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan
Efek Syariah di Pasar Modal
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
4. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah
Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
5. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
6. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana
Syariah
7. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun
Aset Syariah
8. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Akad Efek syariah (POJK Nomor 53/POJK.04/2015)
1. Sewa
Perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa
atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk
menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau
memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu

27