Page 36 - E-MODUL_1917011001_NI WAYAN DEVI RESTIANI

h). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP
Nasional merupakan pengganti dan Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. RPJP Nasional untuk tahun
2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undann Undang Nomor 17 Tahun

2007. Pelaksanaan RPJP Nasiona 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap

perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan
jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional I adalah pada tahun 2005-2009 dan
seterusnya hingga RPJM Nasional IV tahun 2020-2024 RPJM Nasional

tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

setiap tahunnya melalui mekanisme perencanan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN).

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
UUD 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi empat kali menyebabkan perubahan

pengelolaan pembangunan yaitu sebagai berikut.
a) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN

b) Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana
pembangunan nasional.

c) Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penggantinya UU

no.32 tahun 2004 menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

kepada daerah.

Sejumlah hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya UU no. 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU ini

mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Menurut UU ini, tujuan SPPN adalah

sebagai berikut.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembanunan Ekonomi 27