Page 18 - MODUL X_PPKN_KD-3.1 (2) Jadi

B. Rangkuman

1) Kementerian Negara RepublikIndonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu
oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan
umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih
dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal17Ayat(3)UUDNegaraRepublikIndonesiaTahun1945menyebutkanba
hwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalampemerintahan
2) Klasifikasi Kementerian Negara RepublikIndonesia
Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah
maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34
kementerian negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya,
yaitu:
a. Kementerianyang menangani urusan pemerintahan yang
nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, danPertahanan
b. Kementerian yang menangani urusanpemerintahan

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi programpemerintah
3) Lembaga Pemerintah NonKementerian
LembagaPemerintahNon-
Kementerianmerupakanlembaganegarayangdibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan
LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga PemerintahNon-Departemen.

15