Page 15 - MODUL X_PPKN_KD-3.1 (2) Jadi

namanya LembagaPemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian merupakanlembaga negara yang dibentuk untuk
membantu presiden dalam melaksanakantugas pemerintahan tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada dibawah presiden dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteriatau pejabat
setingkat menteri yang terkait.
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik
Indonesia,yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga
Pemerintah
Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
3) Badan Intelijen Negara (BIN);
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di
bawah
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian;
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di
bawah
koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiika (BMKG);
9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI);
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi
Menteri
Kesehatan;
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri
Riset
dan Teknologi;
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16) Badan Pengendalian DampakLingkungan (Bapedal), dibawah koordinasi
Menteri
Lingkungan Hidup;
17) Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi (BPPT),di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi;
18) Badan PerencanaanPembangunan Nasional(Bappenas), di
bawahkoordinasi Menteri Koordinator BidangPerekonomian;

12