Page 12 - MODUL X_PPKN_KD-3.1 (2) Jadi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Sekarang kita menuju pembelajaran kedua, semoga kalian tetap bersemangat
mempelajari sistem kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Tetap memiliki motivasi
untuk mencintai negeri ini …

A. TujuanPembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menganalisis
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
Dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikas tugas dan wewenang
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Sehingga
kalian mampu menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang
Nilai-nilai Pancasila dalam Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian negara Republik Indonesia

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan
Lembaga Pemerintah NonKementerian
1) Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan:
1)Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3)Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4)Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
keberadaankementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang
organik, yaituUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
tentang KementerianNegara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang
kementerian Negara,seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi,
pembentukan,pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti,
pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian
dengan lembagapemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta
pengangkatan danpemberhentian menteri.
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas
menyelenggarakanurusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan
pertanggung jawab kepadaPresiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara, yaitu:
a) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan
pelaksanaankegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
pengawasanatas pelaksanaan tugas dibidangnya, pelaksanaan bimbingan
9