Page 7 - MODUL X_PPKN_KD-3.1 (2) Jadi

Dengan kata lain, lembagapemegang kekuasaan negara yang meliputi
lembaga legislatif, eksekutif danyudikatif merupakan lembaga yang
terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri anpa memerlukan koordinasi
dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinyamasing-masing.
Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan
adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan
kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan
negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif,
eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa
konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan
adakoordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali
dilakukanoleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia?
Mekanismepembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di
dalam UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Penerapan
pembagian kekuasaan di Indonesiaterdiri atas dua bagian, yaitu
pembagian kekuasaan secara horizontal danpembagian kekuasaan
secara vertikal.

Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan (distribution of power)
Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya
Salah satunya fungsinya adalah pengawasan

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan
menurutfungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan
yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan
pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga
negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan
pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah
pergeseran klasifiasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga
jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam
kekuasaan negara, yaitu:

4