Page 6 - MODUL X_PPKN_KD-3.1 (2) Jadi

Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari
kekuasaan yang dimiliki oleh sesorang atau lembaga. Apakah negara juga
mempunyai kekuasaan?Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena
pada dasarnya Negaramerupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain,
bahwa negara memilikibanyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara
merupakan kewenangan Negarauntuk mengatur seluruh rakyatnya untuk
mencapai keadilan dan kemakmuran,serta keteraturan. Apa saja
kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya.
Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam
bukunya
yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273),
kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-
undang,termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran
terhadap undang-undang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan
luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan
negara,yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim
Riyantodalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan
Aplikasinya (2006:273)
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-
undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan
undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap
pelanggaran terhadapundang-undang.
Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan
penyempurnaandari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh
Montesquieu dimasukanke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi
mengadili dijadikan kekuasaan yangberdiri sendiri. Ketiga kekuasaan
tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembagayang berbeda dan
sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu inidinamakan
dengan Trias Politica

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu?
Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang
berjudul
Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah
pemisahankekuasaan (separation of powers) dan pembagian
kekuasaan (divisions of power)merupakan dua istilah yang memiliki
pengertian berbeda satu sama lainnya.
Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah
dalam beberapabagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.

3