Page 33 - Geografi SMA Kelas XI Rev

a. Era Orde Lama (1945–1965) Smart Learning

Indonesia pada awal kemerdekaan masih menggunakan peraturan
hukum yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, termasuk pada Pindai QR Code berikut.
bidang kelautan yang pada saat itu masih digunakan Territoriale Zee en
Marietieme Kringen Ordonatie 1939 (TZMKO). Koordinasi tersebut me-
rugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi tidak utuh yang
disebabkan oleh adanya celah-celah perairan internasional di antara kelima
pulau besar Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember
1957 dicetuskan Deklarasi Djuanda yang memandang bahwa kepulauan
Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar
laut yang di dalamnya sebagai satu kesatuan historis, geografis, ekonomis, Sumber: https://bit.ly/3LcexUc
dan politis. Catatlah hal-hal penting apa
saja yang kalian dapat dan
buatlah kesimpulan.

Fakta Geografi

Hari Laut Nusantara
Sejarah Hari Laut Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah
konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya. Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan
Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar
2.027.087 km dan batas teritorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi Djuanda yang dicetuskan oleh
2
Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya adalah tonggak konsepsi Wawasan Nusantara.
Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi
2
sejauh 12 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia,
dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/
Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi negara kepulauan
(Archipelagic Nation Concept). Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept
melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS
1982). Melalui Keppres No.126/2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara, artinya setiap tanggal 13 Desember mulai
diperingati sebagai salah satu Hari Nasional.

b. Era Orde Baru (1966–1998) Tugas 1.6
Pada masa Orde Baru (1966–1998), pengembalian laut sebagai sumber
kehidupan bangsa mengalami kemunduran karena program-program Orde Carilah informasi mengenai
Baru mengutamakan pembangunan darat atau kontinental. Walaupun United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS 1982).
demikian, pada tahun 1982 terdapat konsep besar yang mendukung Kalian dapat mencari proses
kemaritiman Indonesia. Seperti diadakannya konvensi PBB yang pembentukan, anggota, dan
diikuti oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja. hasil yang didapatkan mengenai
Konvensi PBB yang diikuti oleh 119 negara di dunia termasuk Indonesia Hukum Laut 1982 tersebut.
menandatangani tentang Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention Kalian dapat mencarinya di buku,
jurnal, internet, dan sebagainya.
on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kerjakan di buku tugas kalian
dan kumpulkan hasilnya kepada
guru kalian.

Bab I Posisi Strategis dan Potensi Sumber Daya Alam Indonesia 19