Page 8 - Hukum Perbankan Indonesia

krisis besar yang pernah melanda Indonesia, yakni krisis Asia/krisis
perbankan 1997-1998, krisis global 2008, serta ancaman krisis akibat
Pandemi Covid-19.

Buku ini terdiri dari dua bagian utama yang dirancang untuk mem-
berikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum perbankan dan
respons kebijakan terhadap krisis keuangan. Bagian pertama mengupas
secara komprehensif mengenai hukum perbankan dan peran bank dalam
sistem keuangan. Pembahasan diawali dengan Bab I yang menjelaskan
konsep bank sebagai lembaga kepercayaan serta menelusuri sejarah
perkembangan hukum perbankan, baik di Amerika Serikat, maupun
di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, Bab II
menjelaskan hukum perbankan di Indonesia, mencakup definisi dan
peran bank sebagai lembaga intermediasi, asas dan fungsi perbankan,
landasan hukum, jenis dan kepemilikan bank, serta kegiatan operasio-
nalnya, termasuk aspek kredit dan perbankan syariah.
Bab III secara lebih mendalam mengulas peran otoritas dan lembaga
perbankan, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga
Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain
itu, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
serta wacana redenominasi rupiah, juga dibahas sebagai bagian dari
dinamika sistem keuangan Indonesia.
Bab IV menguraikan tindak pidana perbankan serta mekanisme
resolusi sengketa perbankan, baik melalui jalur litigasi maupun nonli-
tigasi, sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi nasabah dan
lembaga keuangan. Dengan cakupan ini, bagian pertama diharapkan
dapat memberikan dasar teoretis yang kokoh bagi pembaca untuk
memahami kerangka hukum dan operasional perbankan di tingkat
nasional maupun internasional.

Bagian kedua mengulas kebijakan pemerintah dalam menghadapi
tiga krisis besar yang pernah melanda sistem keuangan Indonesia, yaitu
krisis Asia/krisis perbankan 1997-1998, krisis keuangan global 2008,

vi