Page 9 - Hukum Perbankan Indonesia

dan ancaman krisis akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Analisis
dalam bagian ini tidak hanya menggambarkan kondisi perbankan pada
masing-masing periode krisis, tetapi juga mengevaluasi kebijakan yang
diterapkan, peran lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK), dan pembelajaran (lesson learned) dari setiap
krisis.
Selain itu, dalam beberapa bab juga diuraikan penanganan krisis

perbankan di Eropa dan Amerika Serikat sebagai perbandingan mengi-
ngat Indonesia sudah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan
krisis sistem keuangan dalam jaring pengaman sistem keuangan (JPSK),
yang mulai diperkenalkan dalam penjelasan umum UU No. 3
Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.
Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan tidak hanya memper-
oleh pemahaman teoretis tentang hukum perbankan, tetapi juga mampu
menganalisis kebijakan dalam penanganan krisis keuangan dan perkem-

bangannya. Sebagai contoh, dalam menghadapi krisis keuangan global
2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu No. 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai dasar hukum untuk
mencegah dan menangani krisis. Ketentuan tersebut kemudian dicabut
dengan UU No. 11 Tahun 2015 dan kemudian disempurnakan dalam
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan.
Reformasi ini terus berlanjut hingga hadirnya UU No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang
menjadi tonggak baru dalam memperkuat stabilitas dan daya tahan
sektor keuangan nasional. Sebagai tambahan, bagian terakhir buku
ini membahas protokol manajemen krisis, yang menjadi instrumen

penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

vii