Page 18 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx

216

undang-undang omnibus kemudian juga akan dihadapkan dengan asas hukum

peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang lama (lex posterior derogat legi priori). Artinya, tidak

menutup kemungkinan, ketentuan dalam undang-undang omnibus juga dapat
dihapus atau direvisi oleh undang-undang yang baru, meskipun bukan omnibus.

Kekacauan hukum akan terjadi apabila undang-undang tersebut saling hapus dan
saling mengesampingkan

c. Kekhawatiran Resentralisasi Undang-Undang omnibus di negara asalnya,

merupakan negara federal. Dalam negara kesatuan dengan dasar otonomi,
omnibus law berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah

diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki

otonomi khusus, atau daerah istimewa.Substansi dari omnibus law yang mengatur
lintas sektor dalam bidang hukum yang bertolak belakang dalam pembentukan

undang-undang dalam civil law system yang tegas dan rigit substansinya yang

21
terbatas pada judul Undang-Undang;
d. Kesempurnaan sistem legislasi. Rancangan undang-undang omnibus law sangat

mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistik atau inkonsisten perumusan

yang tidak dapat ditoleransi;
e. Salah satu kelemahan sistem civil law, rumusan undang-undang yang dibentuk

kadang-kadang terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan
dalam tradisi common law semua masalah hukum meskipun belum ada diatur

sebelumnya, tetapi dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan yang kemudian
menjadi preseden untuk memandu perilaku subjek hukum dalam lalu lintas hukum

22
selanjutnya. Dalam hal ini, materi rancangan undang-undang omnibus law yang
tebal seringkali juga tanpa disadari sudah ketinggalan zaman. Misalnya, ketika
penyusunan undang-undang seringkali tidak

Tinjauan atas kedudukan Omnibus Law Cipta Kerja dalam sistem peraturan
perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang- Undang Nomor 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu juga

21 Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia
22 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)