Page 19 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx

217

mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011, meskipun sesungguhnya UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal
istilah Omnibus Law.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep
omnibus law belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem

perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa Omnibus Law adalah produk
peraturan perundang-undangan sejenis undang- undang maka sesungguhnya tidak ada

masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-

23
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu, jika dilihat dari praktik yang diterapkan di berbagai negara, Jimly

Asshiddiqie meringkas pola penerapan dan teknik penyusunan omnibus law menjadi 2 (dua)
24
pola yaitu:
1. Satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan
mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa menyebabkan

dicabut sama sekali;

2. Satu undang-undang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu
kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang

diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-

undang yang lama itu sesuai dengan kebutuhan
Pada pola pertama, suatu undang-undang dapat disusun tipis saja yaitu sesuai dengan

kebutuhan. Akan tetapi, jangkauan materiel yang diaturnya dapat mencangkup lingkungan
materi peraturan yang diatur oleh beragam peraturan yang sudah ada yang dinilai perlu diubah

secara sekaligus dengan satu undang-undang. Sedangkan pada pola kedua, terkesan ada
kemiripan dengan pola kodifikasi peraturan perundang-undangan yang berusaha

mengintegrasikan semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis dalam satu kesatuan

25
undang-undang.
Hanya saja, bedanya adalah bahwa pada kodifikasi tidak ada perubahan yang dilakukan

terhadap materi undang-undang lain yang dipadukan menjadi satu kesatuan kodifikasi.
Sedangkan dalam omnibus law, materi peraturan undang-undang yang diintegrasikan diubah

26
menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jika melihat dari kedua pola diatas dan
dibandingkan dengan penerapan metode omnibus law di Indonesia yang baru

23 Arasy Pradana A. Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia. www.hukumonline.com
24 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
25 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
26 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)