Page 3 - PERTEMUAN 1

3.Tujuan APBN, adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanaan tugas
kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
antara lain seperti:
a) Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas
kenegaraan.
b) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan
masyarakat luas.
c) Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
d) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal.
e) Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.
4.Sumber-sumber Penerimaan Negara
Adapun sumber-sumber penerimaan sebagai berikut.
a. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan
penerimaan pajak perdagangan internasional.
1) Penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan,
penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan penjualan atas barang mewah,
penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan cukai, dan penerimaan pajak lain.
2) Penerimaan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan
bea masuk dan penerimaan bea keluar.
b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam
bentuk penerimaan sumberdaya alam, bagian pemerintah atas laba usaha milik negara (BUMN), PNBP lainnya
serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
c. Penerimaan Hibah, adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang
dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa, surat-surat berharga baik dari dalam negeri ataupun luar
negeri.
5.Jenis-jenis belanja negara
Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat. Berikut ini klasifikasinya.
a. Belanja Pemerintah pusat.
Berdasarkan fungsinya belanja pemerintah pusat digunakan untuk pelayanan umum, seperti belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-
lain.
b. Transfer ke daerah
Transfer daerah adalah bagian dari belanja negara dalam mendanai pelaksanaan desentaralisasi fiskal berupa
dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
1) Dana perimbangan adalah yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
(a) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara (APBN) yang
dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi.
(b) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara (APBN) yang
dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi.
(c) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dana pendapatan negara (APBN) yang
dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah sesuai dengan perioritas nasional.
(d) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu daerah Provinsi .
(e) Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana ini bersumber dari pendapatan negara (APBN) yang
diberikan ke daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan pencapian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan.
2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa
melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelengaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
desa.
3) Kebijakan Anggaran
a. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah
penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran
pemerintah sama besarnya.