Page 33 - gabungan tanpa kajur fix e-Modul Audit 1
P. 33
Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah
organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau
bekerja di kantor akuntan publik.
Anggota adalah semua anggota IAI-KAP Anggota kantor akuntan publik (anggota KAP)
adalah anggota IAI- KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang
bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang
berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh
anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review,
perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang
diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik
Kode Etik Akuntan Publik
Lima prinsip dasar dalam Kode Etik Akuntan Publik menurut Ikatan Akuntan Publik Indoneisa
(IAPI) adalah sebagai berikut:
1) Integritas
Akuntan publik harus jujur dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang
diambil, serta menghindari setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat
merugikan pihak lain.
2) Objektivitas
Akuntan publik harus mempertahankan independensinya, menghindari bias, konflik
kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain yang dapat mengarah pada ketidakadilan
dalam memberikan opini atau laporan.
3) Kompetensi profesional dan kehati-hatian
Akuntan publik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang
memadai untuk melaksanakan tugas dengan hati-hati dan sesuai dengan standar profesi.
4) Kerahasiaan
Akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan
profesional, kecuali ada kewajiban atau izin untuk mengungkapkan informasi tersebut.
5) Perilaku profesional
Akuntan publik harus bertindak dengan cara yang dapat meningkatkan kredibilitas dan
reputasi profesi akuntan publik. Ini termasuk mematuhi semua hukum dan regulasi
yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang merusak citra profesi.
28