Page 2 - SKM 2019 TRIANI
P. 2

KATA PENGANTAR



                          Berangkat  dari  persoalan  mempertanyakan  sejauhmana  kepuasan  masyarakat

                  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  apa  yang  mereka  inginkan,  atau  sejauhmana
                  publik  berharap  produk  akhir  yang  mereka  terima  terutama  yang  menyangkut

                  pemenuhan  kebutuhan  hak-hak  sipil  dan  kebutuhan  dasar  masih  dirasakan  belum
                  sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari

                  banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media masa

                  maupun  langsung  kepada  unit  pelayanan,  baik  menyangkut  sistem  dan  prosedur
                  pelayanan, transparansi, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang dan kurang

                  konsisten sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya).

                         Demi menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka
                  diperlukan  suatu  standar  penilaian  merngenai  analisis kinerja  pelayanan  publik  yang

                  telah dijalankan. Analisis  ini sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang
                  amat  strategis.  Informasi  mengenai  kinerja  aparatur  dan  faktor-faktor  yang  ikut

                  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur  sangat  penting  untuk  diketahui,  sehingga

                  pengukuran  kinerja  aparat  hendaknya  dapat  diterjemahkan  sebagai  suatu  kegiatan
                  evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan

                  fungsi yang dibebankan kepadanya.

                  Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara
                  dan  abdi  masyarakat.  Secara  teoritis  sedikitnya  ada  tiga  fungsi  utama  yang  harus

                  dijalankan  oleh  pemerintah  tanpa  memandang  tingkatannya,  yaitu  fungsi  pelayan

                  masyarakat  (public service function),  fungsi  pembangunan  (development function)  dan
                  fungsi perlindungan (protection function).

                         Dalam kondisi masyarakat seperti  digambarkan di atas, birokrasi publik harus

                  dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan,
                  terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas

                  manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif
                  menentukan masa depannya sendiri.

                         Maka  dengan  survei  ini  diharapkan  ada  hasil  analisis  kualitas  pelayanan  yang

                  diberikan  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota
                  Probolinggo  kepada  publik  /  masyarakat.  Mengetahui  dan  menganalisis  sejauh  mana




                      2|                                  Survei Kepuasan Masyarakat DKUPP ~ Tahun 2019
   1   2   3   4   5   6   7