Page 2 - SKM 2018 TRIANI
P. 2

KATA PENGANTAR



                      Berangkat  dari  persoalan  mempertanyakan  sejauhmana  kepuasan  masyarakat  yang
              diberikan oleh pemerintah dengan apa yang mereka inginkan, atau sejauhmana publik berharap

              produk akhir yang mereka terima terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak
              sipil  dan  kebutuhan  dasar  masih  dirasakan  belum  sesuai  dengan  tuntutan  dan  harapan

              masyarakat.  Hal  ini  bisa  diketahui  antara  lain  dari  banyaknya  pengaduan,  keluhan  yang

              disampaikan oleh masyarakat melalui media masa maupun langsung kepada unit pelayanan,
              baik  menyangkut  sistem  dan  prosedur  pelayanan,  transparansi,  kurang  informatif,  kurang

              akomodatif  dan  kurang  dan  kurang  konsisten  sehingga  tidak  menjamin  kepastian  (hukum,
              waktu dan biaya).

                     Demi  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  akan  pelayanan  publik  maka
              diperlukan  suatu  standar  penilaian  merngenai  analisis  kinerja  pelayanan  publik  yang  telah

              dijalankan.  Analisis    ini  sangat  penting  atau  dengan  kata  lain  memiliki  nilai  yang  amat

              strategis.  Informasi  mengenai  kinerja  aparatur  dan  faktor-faktor  yang  ikut  berpengaruh
              terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat

              hendaknya  dapat  diterjemahkan  sebagai  suatu  kegiatan  evaluasi  untuk  menilai  atau  melihat

              keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.
              Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan

              abdi masyarakat. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh
              pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat  (public service

              function),  fungsi  pembangunan  (development  function)  dan  fungsi  perlindungan  (protection
              function).

                     Dalam  kondisi  masyarakat  seperti  digambarkan  di  atas,  birokrasi  publik  harus  dapat

              memberikan  layanan  publik  yang  lebih  profesional,  efektif,  sederhana,  transparan,  terbuka,
              tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam

              arti  meningkatkan  kapasitas  individu  dan  masyarakat  untuk  secara  aktif  menentukan  masa
              depannya sendiri.

                     Maka dengan survei ini diharapkan ada hasil analisis kualitas pelayanan yang diberikan
              Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada publik

              / masyarakat. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap

              pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
              Kota Probolinggo




                 2 |                                  Survei Kepuasan Masyarakat DKUPP ~ Tahun 2018
   1   2   3   4   5   6   7