Page 8 - SKM 2018 TRIANI
P. 8

iklim  yang  kondusif,  sehingga  sumber  daya  pembangunan  dapat  menjadi  pendorong

                   percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.


              1.2   Maksud dan Tujuan


                            Maksud  dari  disusunnya  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  ini  adalah  mengetahui

                   tingkat  kinerja  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Perdagangan  dan  Perindustrian  kota
                   Probolinggo  secara  berkala  sebagai  bahan  untuk  menetapkan  kebijakan  dalam  rangka

                   peningkatan - kualitas pelayanan publik urusan koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
                   selanjutnya.

                   Adapun Tujuan disusunnya indeks kepuasan mayarakat adalah sebagai berikut :

                   1.    Menganalisis  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro
                         Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo kepada publik / masyarakat.

                   2.    Mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap
                         pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Perdagangan  dan

                         Perindustrian kota Probolinggo.
                   3.    Mengetahui  kesesuaian  antara  kinerja  pelayanan  dengan  harapan  atau  tingkat

                         kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro

                         Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo


              1.3    Ruang Lingkup


                            Survei  IKM  dilaksanakan  terhadap  pelayanan  yang  diselenggarakan  Dinas

                   Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo di tahun 2018.


              1.4  Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan


                   1)    Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

                   2)    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
                         No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
                   3)    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
                         Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;

                   4)    Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
                         Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik





                 8 |                                  Survei Kepuasan Masyarakat DKUPP ~ Tahun 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13