Page 25 - E-Book Layanan Administrasi Kepegawaian
P. 25
Mutasi Pegawai
B. Prosedur Mutasi PNS Dalam Satu Provinsi
Prosedur Mutasi PNS Kabupaten / Kota Di Provinsi
Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhanbatu
1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi
2. Bupati Labuhanbatu membuat usul mutasi kepada PPK asal
(Bupati / Wali Kota) atau instansi dimana PNS yang
bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan
3. Apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan
mutasi
4. Persetujuan mutasi dari instansi asal disampaikan kepada :
Bupati Labuhanbatu
Gubernur Sumatera Utara
Kepala Kantor Regional VI BKN Medan
PNS yang bersangkutan
5. Berdasarkan persetujuan mutasi diatas, Bupati Labuhanbatu
membuat usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional VI BKN
Medan untuk mendapatkan pertimbangan teknis
6. Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VI BKN Medan
diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN
melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi
asal dan instansi penerima
7. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VI
BKN Medan, Gubernur Sum.Utara menetapkan keputusan mutasi
8. Keputusan mutasi dibuat paling sedikit 5 (lima) rangkap dan
disampaikan kepada :
Bupati Labuhanbatu
PPK (Bupati/Wali Kota) instansi asal
PNS yang bersangkutan
Kepala kantor perbendaharaan dan kas Negara/ daerah
Kepala Kantor Regional VI BKN Medan
9. Berdasarkan keputusan mutasi, maka Bupati Labuhanbatu
membuat surat keputusan penempatan PNS ke unit kerja yang
membutuhkan.
25
@bkpplabuhanbatu
bkpp.labuhanbatukab.go.id Layanan Administrasi Kepegawaian
BKPP Labuhanbatu Bidang Mutasi BKPP Labuhanbatu