Page 29 - E-Book Layanan Administrasi Kepegawaian

Mutasi Pegawai

C. Prosedur Mutasi PNS Antar Kabupaten/Kota Antar

Provinsi dan Antar Provinsi

Prosedur Mutasi PNS dari Kab/Kota Provinsi Lain ke

Kabupaten Labuhanbatu

1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi

2. Bupati Labuhanbatu membuat usul mutasi kepada PPK kab/kota

instansi asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja

untuk meminta persetujuan

3. Apabila PPK kab/kota instansi asal menyetujui maka dibuat

persetujuan mutasi

4. Persetujuan mutasi dari PPK kab/kota instansi asal disampaikan

kepada :

Bupati Labuhanbatu

Menteri Dalam Negeri

Gubernur Sumatera Utara

Gubernur Instansi Asal

Kepala BKN

Kepala Kantor Regional VI BKN Medan

Kepala Kantor Regional BKN

PNS yang bersangkutan

5. Berdasarkan persetujuan mutasi diatas, Bupati Labuhanbatu

membuat usul mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan

pertimbangan teknis

6. Pertimbangan teknis Kepala BKN diberikan dalam hal persyaratan

telah terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi

kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.

7. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, Menteri Dalam

Negeri menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya

8. Berdasarkan keputusan mutasi, maka Bupati Labuhanbatu

membuat surat keputusan penempatan PNS ke unit kerja yang

membutuhkan.

29

@bkpplabuhanbatu

bkpp.labuhanbatukab.go.id Layanan Administrasi Kepegawaian

BKPP Labuhanbatu Bidang Mutasi BKPP Labuhanbatu