Page 6 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

2. Melaporkan pajak yang terutang: Wajib pajak harus melaporkan pajak yang terutang pada saat
jatuh tempo dengan menggunakan Sistem Administrasi Manajemen Perpajakan (SAMP).
Pelaporan ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perpajakan.
3. Membayar pajak yang terutang: Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Pembayaran pajak bisa dilakukan dengan
cara transfer bank, melalui teller bank atau kantor pos, atau menggunakan fasilitas e-banking.
4. Membuat dan menyimpan bukti pembayaran dan laporan pajak: Wajib pajak diwajibkan untuk
membuat dan menyimpan bukti pembayaran dan laporan pajak yang terkait dengan transaksi
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
5. Memberikan informasi yang diperlukan: Wajib pajak harus memberikan informasi dan dokumen
yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengikuti pemeriksaan pajak: Wajib pajak harus mengikuti pemeriksaan pajak yang dilakukan
oleh DJP pada saat dan tempat yang ditentukan. Selama pemeriksaan, wajib pajak harus
memberikan kerjasama dan informasi yang diperlukan oleh petugas pajak.
7. Tidak melakukan tindakan penipuan atau penghindaran pajak: Wajib pajak dilarang melakukan
tindakan penipuan atau penghindaran pajak. Jika melakukan tindakan tersebut, wajib pajak akan
dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
Beberapa hak wajib pajak dalam ketentuan umum perpajakan di Indonesia antara lain:

1. Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum pajak dan pengawasan pajak. Wajib pajak
memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di depan hukum pajak dan pengawasan pajak.
Hukum pajak harus berlaku sama bagi semua wajib pajak, tanpa membedakan jenis atau tingkat
penghasilan, jumlah transaksi, atau kondisi lainnya.
2. Hak atas perlindungan atas keuangan dan data pribadi. Wajib pajak berhak atas perlindungan
keuangan dan data pribadi yang diberikan kepada pihak pajak dalam rangka pelaksanaan
kewajiban pajak. Data pribadi wajib pajak harus dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan
untuk tujuan pengawasan dan kepentingan perpajakan yang sah.
3. Hak atas keadilan dalam proses perpajakan. Wajib pajak berhak atas keadilan dalam proses
perpajakan, termasuk hak untuk mendapatkan rasa adil dan berkesinambungan pada setiap
tahapan proses perpajakan.
4. Hak untuk diberi pelayanan yang memuaskan oleh pihak pajak. Wajib pajak berhak untuk
diberikan pelayanan yang memuaskan oleh pihak pajak, termasuk dalam hal pengajuan
permohonan restitusi, sertifikasi, dan lain-lain.

Page | 2