Page 13 - Renstra ESDM 2021-2026
P. 13
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan
kepada setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Nomor 25 Tahun 2004
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 7
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Dan Pasal 7 ayat 1 Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kewenangan
pusat dan kewenangan daerah provinsi. Dimana perubahan
kebijakan ini menjadi konsekuensi terhadap perubahan struktur
organisasi dan perencanaan daerah urusan energi dan sumber
daya mineral.
Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan 1
