Page 15 - BAHAN AJAR MONUMEN SEJARAH
P. 15

Masa  bermusyawarah  para  tokoh  di  Bukittinggi  telah  selesai  dilakukan  dan

               keputusan  untuk  membentuk  PDRI  telah  ditetapkan.  Langkah  selanjutnya  adalah

               menyusun beberapa anggota cabinet. Namun tidaklah aman apabila tetap di Bukittinggi
               pembentukan itu dilakukan, maka sesuai dengan kesepakatan bersama, mereka dengan

               segera  mengungsi  ke  daerah  lain.  Disebutlah  daerah  itu  dengan  nama  Halaban,  pada

               saat itu Payakumbuh merupakan “Jalan Keluar” yang paling mungkin untuk meloloskan
               diri  dari  pengejaran  Belanda.  Akses  ke  sana  pun  dapat  terbilang  dekat  dan  mudah

               ditempuh  dengan  waktu  yang  tidak  begitu  lama.  Disinilah  tempat  yang  menjadi  titik

               awal  pengungsian  Tokoh-tokoh  PDRI  dilakukan.  Di  Halaban  Syarifuddin  bertemu
               dengan rombongan dan tokoh-tokoh lainnya dan kemudian langsung mengadakan rapat

               untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di sebuah rumah

               didalam kompleks perkebunan the di Halaban, di kaki Gunung Sago, kurang lebih 16 Km
               Sebelah Timur Payakumbuh. rapat ini dimulai pada pukul 04.00 tanggal 22 Desember

               1948,  jam  04.30  pagi  rapat  telah  berhasil  mengambil  keputusan  untuk  membentuk
               Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

                       1.  Mr. Syafruddin Prawiranegara: Ketua (Perdana Menteri) merangkap menteri

                          pertahanan, menteri penerangan dan menteri luar negeri.
                       2.  Mr.  Teuku  Mohammad  Hasan:  Wakil  Ketua,  merangkap  menteri  dalam

                          negeri, menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri agama.

                       3.  Mr. Sutan Mohammad Rasyid: menteri keamanan, merangkap menteri social,
                          pembangunan dan perburuhan.

                       4.  Mr. Lukman Hakim: menteri keuangan, merangkap menteri kehakiman.
                       5.  Ir.  Mananti  Sitompul:  menteri  pekerjaan  umum,  merangkap  menteri

                          kesehatan.

                       6.  Ir. Indratjaja: menteri perhubungan, merangkap menteri kemakmuran.




                                                           10
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20