Page 11 - Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat (1) finish

digunakan sebagai cara utama dalam membubarkan massa, tanpa
memperhatikan standar penggunaan kekuatan minimum (minimum use of
force). Pelatihan yang tidak memadai ini menunjukkan bahwa aspek
kemanusiaan belum menjadi prioritas utama dalam pendidikan kepolisian.

Ketiga, adanya budaya impunitas yang sudah mengakar dalam tubuh
aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus sebelumnya,
pelanggaran yang melibatkan aparat sering kali hanya berakhir dengan sanksi
administratif atau mutasi jabatan, tanpa tindak lanjut hukum yang tegas. Hal
ini menimbulkan kesan bahwa aparat memiliki kekebalan hukum, sehingga
pelanggaran serupa dapat terulang kembali tanpa rasa takut terhadap sanksi
pidana. Budaya impunitas ini juga menunjukkan lemahnya sistem
pengawasan eksternal terhadap kepolisian dan perlunya pembentukan
lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memantau,
menyelidiki, dan menindak pelanggaran oleh aparat.

Dengan demikian, tragedi yang menimpa Affan Kurniawan bukan hanya
peristiwa kemanusiaan yang menyedihkan, tetapi juga mencerminkan krisis
keadilan dan kegagalan sistemik dalam reformasi sektor keamanan di
Indonesia. Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, perlu
dilakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian massa,
peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat, serta penguatan
mekanisme pengawasan eksternal yang independen agar setiap pelanggaran
dapat diusut secara transparan dan akuntabel. Negara memiliki tanggung
jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap warganya dilindungi
dari kekerasan aparat dan bahwa hak untuk hidup tetap dijunjung tinggi
sebagai nilai tertinggi kemanusiaan.

7. Berita

https://youtu.be/koK7SivWJe4?si=zMKLkjSzlSVd9PNu