Page 12 - Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat (1) finish
P. 12
https://youtu.be/_Ep0-
0EhPzQ?si=PHeGul_acXR4UxCs
8. Kesimpulan
Kasus kematian Affan Kurniawan di Pejompongan, Jakarta Pusat,
merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang
mencerminkan masih lemahnya penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia. Affan, seorang pengemudi
ojek online yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, menjadi korban salah
sasaran akibat penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat
kepolisian dalam penanganan aksi massa. Tindakan aparat yang
mengoperasikan kendaraan taktis di tengah kerumunan sipil tanpa kendali
situasional yang memadai telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,
yang secara jelas melanggar hak untuk hidup (right to life) sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM, dan berbagai instrumen internasional seperti DUHAM 1948 serta
ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.
Dari hasil penyelidikan dan reaksi berbagai pihak, termasuk Komnas
HAM, KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta, dapat disimpulkan bahwa
penegakan hukum dalam kasus ini masih belum memenuhi prinsip keadilan
substantif. Proses penyelesaian yang berhenti pada tataran etik dan
administratif tanpa dilanjutkan ke ranah pidana menunjukkan adanya budaya
impunitas dalam institusi penegak hukum, di mana aparat yang melakukan
pelanggaran jarang mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Padahal,
berdasarkan Statuta Roma 1998 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa secara
sewenang-wenang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau
pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).
Kasus ini juga mengungkap sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem
keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, seperti lemahnya Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam pengendalian massa, minimnya pelatihan
dan pendidikan HAM bagi aparat, serta tidak adanya mekanisme pengawasan
independen yang efektif terhadap tindakan kekerasan aparat di lapangan.

