Page 12 - Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat (1) finish
P. 12

https://youtu.be/_Ep0-
                                                                  0EhPzQ?si=PHeGul_acXR4UxCs









                      8.   Kesimpulan

                              Kasus  kematian  Affan  Kurniawan  di  Pejompongan,  Jakarta  Pusat,
                         merupakan  salah  satu  peristiwa  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang
                         mencerminkan masih lemahnya penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
                         akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia. Affan, seorang pengemudi
                         ojek online yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, menjadi korban salah
                         sasaran  akibat  penggunaan  kekuatan  yang  tidak  proporsional  oleh  aparat
                         kepolisian  dalam  penanganan  aksi  massa.  Tindakan  aparat  yang
                         mengoperasikan kendaraan taktis di tengah kerumunan sipil tanpa kendali
                         situasional yang memadai telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,
                         yang  secara  jelas  melanggar  hak  untuk  hidup  (right  to  life)  sebagaimana
                         dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang
                         HAM,  dan  berbagai  instrumen  internasional  seperti  DUHAM  1948  serta
                         ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

                              Dari  hasil  penyelidikan  dan  reaksi  berbagai  pihak,  termasuk  Komnas
                         HAM,  KontraS,  YLBHI,  dan  LBH  Jakarta,  dapat  disimpulkan  bahwa
                         penegakan hukum dalam kasus ini masih belum memenuhi prinsip keadilan
                         substantif.  Proses  penyelesaian  yang  berhenti  pada  tataran  etik  dan
                         administratif tanpa dilanjutkan ke ranah pidana menunjukkan adanya budaya
                         impunitas dalam institusi penegak hukum, di mana aparat yang melakukan
                         pelanggaran  jarang  mendapatkan  sanksi  hukum  yang  setimpal.  Padahal,
                         berdasarkan  Statuta  Roma  1998  dan  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang
                         Pengadilan  HAM,  tindakan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  secara
                         sewenang-wenang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau
                         pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

                              Kasus ini juga mengungkap sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem
                         keamanan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  seperti  lemahnya  Standar
                         Operasional Prosedur (SOP) dalam pengendalian massa, minimnya pelatihan
                         dan pendidikan HAM bagi aparat, serta tidak adanya mekanisme pengawasan
                         independen  yang  efektif  terhadap  tindakan  kekerasan  aparat  di  lapangan.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15