Page 39 - E-MODUL (210 × 297 mm)
P. 39

PROSES PEMBENTUKAN NKRI








      c. Pembentukan Alat Kelengkapan                      d. Pembentukan Lembaga Pemerintahan
               Keamanan Negara                                   di Seluruh Daerah Indonesia

























      Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22                     kecil      dengan        bentuk       susunan
      Agustus  1945,  diputuskan  pembentukan                    pemerintahannya  ditetapkan  dengan
      Badan  Keamanan  Rakyat  (BKR).  BKR                       undang-undang dengan memandang dan
      ditetapkan  sebagai  bagian  dari  Badan                   mengingat  dasar  musyawarah  dalam
      Penolong  Keluarga  Perang  (BKKP)  yang                   sistem pemerintahan negara, dan hak-
      merupakan  induk  organisasi  dengan                       hak  asal  usul  dalam  daerah-daerah
      tujuan  untuk  memelihara  keselamatan                     yang  bersifat  istimewa.  Berdasarkan
      masyarakat,        serta      merawat        para          bunyi  pasal  tersebut,  artinya  daerah
      korban perang.                                             Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah
                                                                 provinsi.  Setiap  provinsi  akan  dibagi
      Perkembangan  situasi  negara  makin                       pula dalam daerah yang lebih kecil.
      membahayakan.            Pimpinan         negara
      menyadari          bahwa         sulit      untuk           Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal
      mempertahankan               negara           dan           18  Agustus  1945,  bahwa  tugas

      kemerdekaan  tanpa  Angkatan  perang.                       presiden dibantu oleh Komite Nasional,
      Dalam  kondisi  seperti  ini,  pemerintah                   di  daerah-daerah  tugas  gubernur
      memanggil  pensiunan  Mayor  KNIL  Oerip                    (kepala  daerah)  juga  dibantu  oleh
      Soemoharjo          dari     Yogyakarta         ke          Komite        Nasional        di      daerah.

      Jakarta  dan  dibri  tugas  membentuk                       Pembentukan           Komite         Nasional
      tentara  kebangsaan.  Dengan  maklumat                      Indonesia  Daerah  yang  ada  di  tiap-
      Pemerintah  pada  tanggal  5  Oktober                       tiap provinsi merupakan Lembaga yang
      1945,       terbentuklah       organisasi       ke          akan      berfungsi       sebagai      Dewan
      tentaraan  yang  Bernama  Tentara                           Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebelum
      Keamanan Rakyat (TKR).                                      diadakan  pemilihan  umum.  Dengan
                                                                  terbentuknya pemerintahan di daerah,
      Bentuk  pemeritah  daerah  di  Indonesia                    yang  dibantu  oleh  Komite  Nasional  di
      diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945                       daerah,            diharapkan            roda
      pasal  18  (sebelum  diamandemen).  Pasal                   pemerintahan  dapat  berjalan,  baik  di
      tersebut  berbunyi:  Pembagian  daerah                      tingkat pusat maupun di daerah.
      Indonesia atas dasar daerah besar dan


                                                            39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44