Page 18 - PowerPoint Presentation

Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu
hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan
hukum di bidang harta kekayaan. Hukum perikatan diatur dalam buku III
BW (Buku III KUHPerdata) yang secara garis besar dibagi atas dua
bagian, yaitu pertama, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari
perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, dan kedua, perikatan
yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan tentang
perikatan pada umumnya ini berlaku juga terhadap perikatan yang lahir
dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam, dan lain-lain. Bahkan ketentutan tentang perikatan pada
umumnya ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak
diatur dalam BW sehingga perjanjian apa pun yang dibuat acuannya
adalah pada ketentuan umum tentang perikatan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW.

Atas dasar pentingnya pasl-pasal tersebut, dalam buku ini dibahas satu per satu pasal tersebut,
beserta penjelasan atas masing-masing pasal agar pembaca, khususnya mahasiswa, dapat memahami
makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman penulis
sebagai pengajar mata kuliah hukum perikatan dan hukum kontrak, ternyata mahasiswa masih sangat
sulit memahami makna-makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang akan dapat
dengna mudah memahami hukum kontrak.

•Penulis : Ahmadi Miru- Sakka Pati
•ISBN : 978-979-769-197-4
•Halaman : 172
•Ukuran : 13.5 x 20.5 cm
•Cetakan : 8, 2018
• Harga : Rp55.000

Rp150,000 Rp186.000 Rp62.000 Rp95,000