Page 258 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

q. SE Permendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud
dengan perangkat daerah atau yang dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

SKPD tersebut ada yang wajib dibentuk karena terkait dengan urusan wajib dan
ada yang pilihan karena terkait dengan kebutuhan dan potensi masing masing
daerah. Setiap SKPD memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai
tujuan daerah secara keseluruhan.

Salah satu perangkat daerah yang penting adalah dinas daerah. Dinas daerah
kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya dinas
daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah:
a. Urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari:
1) Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
▪ pendidikan;
▪ kesehatan;
▪ pekerjaan umum dan penataan ruang;
▪ perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
▪ ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
dan sosial.
2) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkitan dengan pelayanan dasar,
yaitu:
▪ tenaga kerja;

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 7