Page 263 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yangtelah ditetapkan;
e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepala SKPD selaku PA dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja (UPTD) pada
SKPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), yaitu pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan PA tersebut
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD, dan didasarkan pada
beberapa pertimbangan: tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut
meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan surat
perintahmem bayar tambah uang persediaan (SPM-TU);
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

KPA mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran. Bagaimana dengan kedudukan kepala puskesmas dalam struktur
organisasi pengelola keuangan daerah? Setiap daerah mempunyai kebijakan
pengelolaan keuangan daerahnya tersendiri yang masing-masing berbeda antara
satu dengan lainnya tergantung dari kebutuhan yang ada didaerah tersebut. Akan
tetapi, jika merujuk pada susunan organisasi dan tata kerja daerah, puskesmas
merupakan salah satu UPTD di bawah dinas yang membidangi kesehatan. Oleh
karena itu, jika memenuhi kriteria tertentu, kepala puskemsas dapat ditunjuk
sebagai KPA yang tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan keuangannya
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, kepala puskesmas juga
dituntut untuk memahami pola kerja dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan
yang ditetapkan dalam peraturan daerahnya tentang pengelolaan keuangan
daerah.

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan
keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 12