Page 267 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Aturan umum pengelolaan keuangan daerah tersebut ditetapkan dalam
rangka menjaga keamanan, akuntabilitas, serta tanggung jawab penggunaan
keuangan daerah. Sehingga pada prinsipnya seluruh penerimaan kas yang
diterima oleh unit/instansi pemerintah harus terlebih dahulu masuk ke dalam
kantong APBD.

Dalam proses pengelolaan keuangan Puskesmas tersebut, pihak yang terkait
adalah sebagai berikut:
a. Pengelola Keuangan Puskesmas
Pengelola keuangan di puskesmas paling sedikit terdiri dari Kepala
puskesmas dan bendahara. Peran kepala puskesmas dalam pengelolaan
keuangan daerah sangat beragam, ada kepala puskesmas yang ditunjuk
sebagai KPA, tetapi ada juga yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK). Keberagaman tersebut tergantung dengan
kebijakan pengelolaan keuangan di daerah dimana puskesmas tersebut
berlokasi, karena pada prinsipnya pengelolaan keuangan daerah diatur
oleh daerahnya masing-masing. Kepala Puskesmas merupakan pihak
yang bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan di
Puskesmas serta pengelolaan seluruh sumber dananya.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi
termasuk penugasan-penugasan khusus baik dari dinas kesehatan
maupun dari kementerian kesehatan, puskesmas mendapatkan
beberapa sumber pendanaan diantaranya: bagian DPA dinas kesehatan,
Dana Alokasi Khusus/DAK non fisik (Bantuan Operasional
Kesehatan/BOK, Jaminan Persalinan, dan akreditasi puskesmas), Dana
Kapitasi JKN, dan Dana Non Kapitasi JKN. Selain dana yang bersumber
dari bagian DPA dinas kesehatan, sumber-sumber pendanaan
puskesmas lainnya dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus
mengingat dana-dana tersebut merupakan dana ‘earmark’ untuk
mendukung program yang diprioritaskan secara nasional. Misalnya Dana
DAK Non Fisik peruntukannya sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan
melalui Permenkes No. 17 Tahun 2016 dan Dana Kapitasi JKN
peruntukannya sudah ditentukan dalam Perpres No. 32 Tahun 2014.

DAK merupakan dana dari pemerintah pusat, tetapi karena sifatnya
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka mekanisme
pertangggungjawaban pengelolaan keuangannya tunduk pada
mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Demikian juga,
dana kapitasi JKN hakikatnya adalah pendapatan yang diperoleh
puskesmas atas layanan jasa kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat, maka penggunaannya mengikuti mekanisme belanja APBD.
Prinsip umum, penerimaan SKPD (termasuk penerimaan pendapatan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 16