Page 270 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

g) Mengumumkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran
dana di papan pengumuman serta mengirimkannya kepada pihak
terkait yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

2) Bendahara:
a) Membantu Kepala puskesmas dalam menyusun usulan rencana
kegiatan dan pendanaan puskesmas.
b) Menyiapkan daftar penggunaan uang sehari-hari atas dana yang
dikelolanya untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala
puskesmas.
c) Melakukan pengecekan atas penerimaan dana dalam rekening
bank bendahara.
d) Melakukan verifikasi atas bukti-bukti transaksi penerimaan dan
pengeluaran kebutuhan belanja puskesmas dengan mengacu
pada ketersediaan plafon anggaran dan kesesuaian peruntukan
dana yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan masing-
masing sumber dana.
e) Melakukan penyetoran / pembayaran atas dasar dokumen
sumber yang ditentukan.
f) Menghitung, memungut dan menyetor PPh (pasal 21, 22, dan 23)
dan PPN.
g) Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran
dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bendahara
Penerimaan atau Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran.
h) Menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan mudah
dicari.
i) Menyusun SPJ serta laporan periodik penerimaan dan
pengeluaran dana yang dikelolanya.

E. Penatausahaan Pengeluaran Kas
Penatausahaan pengeluaran kas di puskesmas meliputi rangkaian prosedur dari
mulai usulan kebutuhan belanja puskesmas, penerimaan dana kebutuhan belanja
puskesmas, sampai dengan pertanggungjawaban seluruh dana kebutuhan
belanja oleh pengelola keuangan puskesmas.

Beragamnya sumber pendanaan kebutuhan belanja yang dikelola puskesmas
menuntut dilaksanakannya prosedur penatausahaan sesuai dengan petunjuk
teknis pengelolaan masing-masing dana.

Secara garis besar dana kebutuhan belanja yang dikelola oleh puskemas
merupakan dana pemerintah daerah (APBD), sehingga dalam melakukan
pengelolaan dan penatausahaan keuangannya berpedoman pada peraturan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 19