Page 268 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

puskesmas) tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai kegiatan
SKPD (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan) dan
disetor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja [Permendagri No.
13 Tahun 2016 pasal 122 ayat (3) dan (4)]. Sebagai pengecualian dari
asas umum penerimaan pendapatan SKPD tersebut, telah diatur
penerimaan dana kapitasi JKN melalui mekasnisme surat pengesahan
pendapatan dan belanja (SP2B) puskesmas/FKTP oleh PPKD selaku
BUD (Perpres No. 32 tahun 2014 pasal 8).

Selain kepala puskesmas, pihak yang peranannya cukup vital dalam
pengelolaan keuangan puskesmas adalah bendahara. Jika di level SKPD
bendahara dibedakan menjadi bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran, di puskesmas biasanya bendahara dibedakan menurut
aktivitas dan sumber dana kegiatan, misalnya bendahara dana kapitasi
JKN adalah bendahara yang mengelola dan mengadministrasikan
kegiatan yang sumber dananya dari dana kapitasi, begitu juga bendahara
DAK adalah bendahara yang mengelola dan mengadministrasikan
kegiatan dengan pendanaan dari (DAK non fisik). Namun demikian,
dalam prakteknya memungkinkan posisi berbagai bendahara
pengeluaran tersebut dirangkap oleh satu atau beberapa personal
tergantung ketersediaan SDM di puskesmas masing-masing. Bendahara-
bendahara di puskesmas merupakan bendahara pembantu.

Gambar 6: Struktur organisasi pengelola keuangan puskesmas

Sementara itu, hubungan pengelola keuangan antara Dinas Kesehatan
dengan puskesmas dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 17