Page 271 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Permendagri 13 Tahun 2006 dan Perubahannya (permendagri No. 59 tahun 2007
dan permendagri no. 21 tahun 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Bendahara serta Cara
Penyampaiannya.

Disamping itu, dalam pengelolaan serta penatausahaan keuangan puskesmas
juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang penggunaan dan penatausahaan dari masing-masing dana
yang dikelola oleh puskesmas. Untuk penatausahaan dana DAK non fisik bidang
kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis
DAK yang juga diterbitkan setiap tahun (untuk tahun 2017 mengacu pada
Permenkes 71 Tahun 2016). Adapun untuk penatausahaan Dana Kapitasi – BPJS
mengacu pada Perpres 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi JKN, Permenkes 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi JKN, dan SE-Mendagri 900 tahun 2014 tantang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Dana Kapitasi.

Berikut ini adalah gambar mekanisme penatausahaan beberapa contoh dana
yang dikelola oleh puskesmas:
a. Sumber APBD

Gambar 8: Mekanisme penatausahaan dana APBD

Keterangan:
▪ Dana Dinas Terkait merupakan dana yang berasal dari DPA Dinas
Kesehatan yang dikelola oleh bendahara puskesmas untuk belanja
operasional puskesmas.
▪ Bendahara puskesmas pengelola dana tersebut merupakan bendahara
pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 20