Page 264 - Modul MP
P. 264

Materi Pelatihan Inti 3a - Modul Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                   pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara,
                   dan/atau PPTK. PPK-SKPD bertugas untuk:
                     a.  meneliti  kelengkapan  surat  permintaan  pembayaran  (SPP)  yang
                         disampaikan olehbendahara pengeluaran;
                     b.  melakukan verifikasi SPP;
                     c.  menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
                     d.  melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
                     e.  melaksanakan akuntansi SKPD; dan
                     f.  menyiapkan laporan keuangan SKPD


                   Pejabat  pengguna  anggaran  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan
                   menunjuk  pejabat  pada  unit  kerja  SKPD  selaku  Pejabat  Pelaksana  Teknis
                   Kegiatan  (PPTK).  Penunjukan  pejabat  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan
                   kompetensi  jabatan,  anggaran  kegiatan,  beban  kerja,  lokasi,  dan/atau  rentang
                   kendali  dan  pertimbangan  objektif  lainnya.  PPTK  yang  ditunjuk  oleh  pejabat
                   pengguna  anggaran  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugasnya  kepada
                   pengguna anggaran, sedang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran
                   bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugasnya  kepada  kuasa  pengguna
                   anggaran. PPTK mempunyai tugas berikut:

                     a.  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
                     b.  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
                     c.  Menyiapkan  dokumen  anggaran  atas  beban  pengeluaran  pelaksanaan
                         kegiatan.


                   Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
                   dokumen  administrasi  yang  terkait  dengan  persyaratan  pembayaran  yang
                   ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

                   Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  ditetapkan  oleh  kepala
                   daerah atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
                   pelaksanaan  anggaran  pada  SKPD  maupun  PPKD.  Sebutan  bendahara
                   penerimaan umumnya diartikan sebagai bendahara penerimaan di SKPD, sedang
                   bendahara penerimaan di PPKD biasanya disebut Bendahara Penerimaan PPKD.
                   Demikian  juga,  sebutan  bendahara  pengeluaran  umumnya  diartikan  sebagai
                   bendahara  pengeluaran  di  SKPD,  sedang  bendahara  pengeluaran  di  PPKD
                   biasanya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD.


                   Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
                   kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran maupun bendahara
                   penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang
                   bendahara pengeluaran atau penerimaan SKPD.








                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 13
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269