Page 52 - Modul MP
P. 52

Materi Pelatihan Dasar 2 - Modul Kebijakan Penyelenggaraan Puskesmas
                   PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





               MATERI POKOK 2: PERSYARATAN PUSKESMAS

               Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1
               (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

               a.  Lokasi Puskesmas
                    Persyaratan lokasi meliputi:
                    1.  geografis;
                    2.  aksesibilitas untuk jalur transportasi;
                    3.  kontur tanah;
                    4.  fasilitas parkir;
                    5.  fasilitas keamanan;
                    6.  ketersediaan utilitas publik;
                    7.  pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
                    8.  tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara
                    9. Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sesuai dengan
                      ketentuan peraturan perundang-undangan.

               b.  Perizinan Puskesmas
                    Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional. Izin operasional diberikan oleh
                    Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan
                    lokasi,  bangunan,  prasarana,  peralatan,  ketenagaan,  kefarmasian,  dan
                    laboratorium klinik. Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
                    dapat  diperpanjang  selama  memenuhi  persyaratan.  Perpanjangan  izin
                    operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-
                    lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional.

               c.  Registrasi Puskesmas
                    Puskesmas yang telah mempunyai izin operasional selanjutnya wajib melakukan
                    registrasi. Registrasi dilakukan untuk memperoleh kode Puskesmas.  Registrasi
                    diajukan  oleh  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  kepada  Menteri
                    Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
                    serta  hasil  pengisian  formulir  verifikasi  dan  penilaian  kelayakan  registrasi
                    Puskesmas

               d.  Standar Bangunan
                    Persyaratan bangunan meliputi:
                     1.  persyaratan  administratif,  persyaratan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja
                         serta persyaratan teknis bangunan;
                     2.  bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
                     3.  bangunan      didirikan    dengan     memperhatikan       fungsi,    keamanan,
                         kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan







                                                                        Pelatihan Manajemen Puskesmas |  13
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57