Page 545 - Modul MP
P. 545

Materi Pelatihan Inti 7 – Modul Manajemen Mutu
                      PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN







                               1            Deskripsi Singkat





                      Untuk  meningkatkan  layanan  kesehatan  kepada  masyarakat  oleh
                      Puskesmas, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja
                      antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu
                      dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan
                      klinis,  manajemen,  dan  penyelenggaraan  upaya-upaya  kesehatan  di
                      Puskesmas, yang sudah mulai dikembangkan sejak 25 tahun yang lalu.

                      Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU
                      29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  maka  semakin  mendorong
                      Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata
                      dan  bermutu.  Untuk  menjamin  agar  terselenggaranya  pelayanan  publik  di
                      bidang kesehatan yang merata maka pemerintah telah menerapkan Sistem
                      Jaminan  Kesehatan  Nasional  sebagaimana  diamanatkan  dalam  undang-
                      undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, yang diselenggarakan oleh Badan
                      Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan berdasarkan UU no
                      24 tahun 2011.

                      Untuk  menjamin  mutu  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut,  maka
                      pemerintah    telah  mengeluarkan  Permenkes  no.  46  tahun  2015  tentang
                      Akreditasi  FKTP.  Melalui  akreditasi  FKTP  ini  diharapkan  adanya  proses
                      perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkesinambungan di
                      FKTP. Penyelenggaraan akreditasi ini dilaksanakan oleh badan independen
                      yang saat ini dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi FKTP.

                      Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  pasal  57  ayat  (1)
                      mewajibkan Puskesmas untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga
                      tahun sekali. Akreditasi juga merupakan salah satu persyaratan kredensial
                      fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  yang  bekerjasama  dengan
                      BPJS,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2)  Peraturan  Menteri
                      Kesehatan  Nomor  71  tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan  pada
                      Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  selanjutnya  telah  direvisi  dengan
                      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 pasal 41

                      Peraturan  Menteri Kesehatan  nomor  11 Tahun 2017 tentang Keselamatan
                      Pasien  mengamanatkan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas





                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas |  1
   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550