Page 620 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 8 - Modul Sumber Daya Manusia (SDM)
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

POKOK BAHASAN 4.
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENILAIAN KINERJA
PUSKESMAS

a. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan Puskesmas dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan internal
dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
Puskesmas sendiri, baik oleh Kepala Puskesmas, tim audit internal maupun
setiap penanggung jawab dan pengelola/pelaksana program. Adapun
pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi dari luar Puskesmas antara
lain dinas kesehatan kabupaten/kota, institusi lain selain Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek administratif, sumber daya,
pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Apabila ditemukan
adanya ketidaksesuaian baik terhadap rencana, standar, peraturan
perundangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku perlu dilakukan
pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan
melalui kegiatan supervisi yang dapat dilakukan secara terjadwal atau
sewaktu-waktu.

Pengendalian adalah serangkaian aktivitas untuk menjamin kesesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus
dilakukan upaya perbaikan (corrective action). Kegiatan pengendalian ini
harus dilakukan secara terus menerus. Pengendalian dapat dilakukan secara
berjenjang oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota, Kepala Puskesmas,
maupun penanggung jawab program.

Tujuan dari pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan kesehatan, apakah
sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah ada
dan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien.
2. Mengetahui adanya kendala, hambatan/tantangan dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan, sehingga dapat ditetapkan pemecahan masalah
sedini mungkin.
3. Mengetahui adanya penyimpangan pada pelaksanaan pelayanan
kesehatan sehingga dapat segera dilakukan klarifikasi.
4. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya
penyimpangan dan penyebabnya, sehingga dapat mengambil keputusan
untuk melakukan koreksi pada pelaksanaan kegiatan atau program terkait,

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 45