Page 307 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan
perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan kesepakatan bersama antara
eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan
dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah. APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara. Berdasarkan pasal 29 sampai dengan pasal 42 Bab IV
Penyusunan Rancangan APBD Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun
2005 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD
(RKA-SKPD).

Tahun anggaran APBD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir
tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Sehingga pengelolaan,
pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan
berdasarkan kerangka waktu tersebut.
APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran
yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber
pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran
yang telah ditetapkan.
Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target
pendapatan yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 55