Page 31 - Modul MP

Materi Pelatihan Dasar 1 - Modul Kebijakan PIS-PK
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

• SPM merupakan standar minimum pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh
Pemda kepada masyarakat.
• Adanya SPM akan menjamin minimum pelayanan dasar yang berhak diperoleh
masyarakat Indonesia dari Pemerintah
• Bagi Pemda: SPM dapat dijadikan tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya
yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.
• Bagi masyarakat: SPM akan menjadi acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu
pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemda.
• SPM harus mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin
akses masyarakat mendapat pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemda sesuai
ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tujuan SPM:
• Panduan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam memberikan pelayanan esensial
• Alat pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap WNI memperoleh pelayanan
esensial yang sama
• Alat kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
meningkatkan akuntabilitas pemda terhadap masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang
kesehatan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. SPM
Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan
pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis
pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
3. Pelayanan kesehatan bayu baru lahir.
4. Pelayanan kesehatan balita.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan
12. Pelayanan kesehatan orang degan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 29