Page 376 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

(b) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/ Daerah.
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari:
(a) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

(b) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/
Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Gubernur/
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk Barang Milik
Negara/Daerah yang dihapuskan karena:
(a) Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 PP 27 tahun 2014 ;
(b) Pemindahtanganan; atau

(c) Pemusnahan.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada
Pengelola Barang.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf (b) dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Penghapusan dilakukan:
(a) berdasarkan keputusan dan/ atau laporan Penghapusan dari
Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada
pada Pengguna Barang;
(b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik
Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau

(c) berdasarkan keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang
Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 119