Page 377 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

k) Penatausahaan
Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Mengapa Barang Milik Daerah harus ditatausahakan?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
menyatakan bahwa, ”Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab
melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya.”

Pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan
catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah
Daerah.

Hasil penatausahaan BMD ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a)
penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) perencanaan
kebutuh an pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c)
pengamanan administrasi BMD.

Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka
yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang
memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran
dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang
tepat dan akurat.

Proses penatausahaan BMD sebagai berikut:
▪ Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan
BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi
barang.
▪ Pengguna/ Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan BMD
selain tanah dan bangunan.
▪ Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau
bangunan milik Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran dari penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi :
i) semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
ii) semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 120