Page 50 - Modul MP
P. 50
Materi Pelatihan Dasar 2 - Modul Kebijakan Penyelenggaraan Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
3. Sistem Rujukan
Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan
rujukan, meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya
kesehatan perseorangan.
h. Pengelolaan Keuangan
Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendorong Puskesmas untuk
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
i. Pendanaan
Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pendanaan ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat.
j. Sistem Informasi Puskesmas
Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas yang
merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. Sistem
Informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau
nonelektronik. Sistem Informasi Puskesmas paling sedikit mencakup:
1. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
2. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
3. survei lapangan;
4. laporan lintas sektor terkait; dan
5. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya
Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas, Puskesmas harus
menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota. Laporan kegiatan Puskesmas merupakan
sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan
melalui komunikasi data.
k. Pembinaan Puskesmas
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Puskesmas, serta dapat melibatkan organisasi profesi dan
perhimpunan/asosiasi terkait dalam pelaksanaannya.
Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat, dan dilaksanakan dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan
dan pelatihan.
Adapun tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan
pengawasan Puskesmas yaitu:
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 11
