Page 51 - Modul MP

Materi Pelatihan Dasar 2 - Modul Kebijakan Penyelenggaraan Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Menjamin kesinambungan ketersediaan sumberdaya Puskesmas sesuai
standar dalam menjamin mutu pelayanan
2. Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan
pemeliharaan sarana, prasarana, serta peralatan Puskesmas termasuk
alokasi dana kalibrasi secara berkala
3. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas
4. Melakukan proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan
Puskesmas, yang dapat melibatkan organisasi profesi terkait, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya
secara berkala dan berkesinambungan.
6. Melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program
kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
7. Memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di
Puskesmas.
8. Mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
9. Mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan
akses dan mutu pelayanan.
10. Memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam
hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program
Puskesmas.
11. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di
Puskesmas yang terdapat di kabupaten/kota secara berkala kepada
pemerintah daerah provinsi, termasuk diantaranya jika terjadi perubahan
kategori Puskesmas.
Tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan
Puskesmas yaitu:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan berbagai standar
dan pedoman yang terkait dengan penyelenggaraan Puskesmas, sesuai
kondisi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat Provinsi.
3. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi.
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga di dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota
5. Memberikan bantuan teknis atas ketidakmampuan yang dihadapi
kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan
fungsi Puskesmas.
6. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di
wilayah kerjanya secara berkala kepada Pemerintah Pusat, termasuk
diantaranya jika terjadi perubahan kategori Puskesmas.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 12