Page 30 - Permen PANRB No. 9 Tahun 2021
P. 30

- 30 -



                                              22.  laporan hasil pemantauan dan evaluasi;

                                              23.  laporan  peta  kebutuhan  kerjasama  lintas
                                                    sektoral;

                                              24.  laporan pola strategi kerjasama lintas sektoral;

                                              25.  laporan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral;
                                              26.  laporan  evaluasi  kegiatan  kerjasama  lintas

                                                    sektoral;

                                              27.  laporan desain model atau metode atau program
                                                    pengembangan bimbingan atau penyuluhan;

                                              28.  laporan pengembangan model atau metode atau

                                                    program       pengembangan          bimbingan       atau
                                                    penyuluhan; dan

                                              29.  dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan.


                                                                   Pasal 10

                                   Dalam  hal  unit  kerja  tidak  terdapat  Penyuluh  Agama  yang
                                   sesuai  dengan  jenjang  jabatannya  untuk  melaksanakan

                                   kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  dan

                                   ayat (2), Penyuluh Agama yang berada 1 (satu) tingkat di atas
                                   atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dalam satu

                                   kategori, dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan

                                   penugasan  secara  tertulis  dari  pimpinan  unit  kerja  yang
                                   bersangkutan.


                                                                   Pasal 11

                                   (1)  Penilaian      Angka      Kredit     Penyuluh       Agama       yang

                                         melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
                                         10 ditetapkan sebagai berikut:

                                         a.   Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh

                                              Agama  yang  berada  1  (satu)  tingkat  di atas  jenjang
                                              jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80%

                                              (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir

                                              kegiatan yang dilakukan;
                                         b.   Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh

                                              Agama yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang

                                              jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetatpkan
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35