Page 4 - DESAIN BUKU PAJAK FLIP BUILDER

8. Persewaan tanah dan/atau bangunan;

9. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan;

Anda juga bisa memahami lebih lanjut tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk

PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7

tentang pajak penghasilan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;

3. PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 Tahun

2002;

4. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PP Nomor 59 Tahun 2010;

5. PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa

konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
6. PP Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan PP Nomor 28 Tahun

2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi;
7. PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah
dan/atau bangunan beserta perubahannya;

8. PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang persewaan tanah dan/atau bangunan;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang perubahan
Kepmenkeu No. 394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan

PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan,
penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari

usaha jasa konstruksi;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang tata cara penyetoran,
pelaporan, dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas

tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;

PPh Pasal 4 Ayat 2 2