Page 11 - Bahan Ajar Ega

Bahan Ajar

Sejarah Indonesia

3. Pemerintahan Jepang di Indonesia

Pada tanggal 5 Agustus 1942 pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-
undang No 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan

UU No 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsuhi. Dengan Uud tersebut
pemerinta akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil.

Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, jepang membagi wilayah
Indonesia menjadi tiga wilayah militer sebagai berikut;
a. Wilayah I meliputi pulau jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke

enaman belalas rikugun (angakatn Darat) dengan pusatnya di Batavia
(jakarta)

b. Wilayah II meliputi daerah pulau Sumatra, diperintah oleh tentara kedua
puluh lima rikugun (angakatan darat) de ngan pusatnya di Bukit Tinggi
c. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulewesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor,

Maluku diperintah oleh armada selatan kedua kaigun (angkatan laut) dan
berkedudukan di Makassar.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia sebagai berikut:

1) Gunsirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Shikikan

(panglima tertinggi) Sebagai puncak pimpinan. Panglima tentara yang
pertama dijabat oleh Jendral Hitoshi Imamura

2) Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf.
Kepaka staf pertama adalah Mayor jendraL Seizoburo Okasaki. Dalam
lingkungan Sikanbu terdiri dari empat macam Bu (semacam Departemen)

Ddan di tamba satu Bu lagi sehingga menjadi lima Bu. Adapun kelima Bu
tersebut adalah:

a. Somobu (departemen dalam negeri)
b. Zaimubu (departemen keuangan)
c. Sangvobu (departemen perusahaan, industridan kerajinan tangan) atau

urusan perekonomian
d. Kotsubu (departemen lalu lintas)

e. Shihobu (departemen kehakiman)

7

“Belajar Sejarah Adalah Gudang Dari
Semua Ilmu” _ Omega Pali A.L _