Page 34 - Modul 11 IPA ok

Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan
yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku
negara dan alat-alat perlengkapan negara.
5) Hukum Acara atau Hukum Formal.
Hukum Acara atau Hukum Formal adalah ketentuan hukum yang mengatur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil.
6) Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan
hukum perdata material
7) Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam cara
bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana
material

H. Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia
Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:
1) Peradilan Umum, yang meliputi:
a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
2) Peradilan Khusus, yang meliputi:
a) Peradilan Agama yang terdiri dari:
(1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
(2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi
b) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
c) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota
provinsi
d) Mahkamah Konstitusi
b. Peradilan Militer, terdiri dari:
1) Pengadilan Militer
2) Pengadilan Militer Tinggi
3) Pengadilan Militer Utama
4) Pengadilan Militer Pertempuran

Modul PPKn 11 | 29