Page 33 - Modul 11 IPA ok

hukum dagang dan perdata.
b. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara
dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara
dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana
hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan
administrasi negara,
9) Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni :
a. Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu
golongan saja. Misal : UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.
40 tahun 1999 tentang pers.
b. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi
seluruh golongan warga negara, misal : UU No. 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan.
c. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua
atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang
berbeda, misal : UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-
RRC.

F. Tata hukum Republik Indonesia
Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur
oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam
negara itu.
Tujuan tata hukum ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan
tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan
peraturan- peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Pada saat
berdirinya negara Indonesia ini, maka dibentuklah tata hukumnya, hal itu dapat kita
lihat berdasarkan perjalanan sejarah ketatanegaraan yang terdapatdalam :
1) Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia.”
2) Pembukaan UUD NRI Tahun1945

G. Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia
1) Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi
setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhan nya
atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang.
2) Hukum Pidana
Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi
tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan
umum.
3) Hukum Tata Negara (HTN)
Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur tentang negara,
yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara,
struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga
negara, wilayah dan warga negara.
4) Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha

Modul PPKn 11 | 28