Page 28 - Modul 11 IPA ok

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat
Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).Pelaksanaan pemilu ini dianggap
sebagai pemilihan umum yang paling jujurdan adil dibandingkan dengan pemilu
sebelumnya.
Pelaksanaan sidang umum MPR RI pada bulan Oktober 1999, terpilih Ketua MPR
RI periode 1999-2004 Amin Rais, Ketua DPR RI periode 1999-2004 Akbar
Tanjung.Pemilihan tersebut dilakukan dengan voting. Pada tanggal 20 Oktober 1999,
penyelenggaraan pemilihan Presiden RI dilakukan dengan cara voting. Calon yang
muncul pada saat itu ialah K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.
Dari hasil voting, diperoleh suara seperti berikut: K.H. Abdurrahman Wahid sebanyak
373 suara dan Megawati Soekarno Putri sebanyak 313 suara. Dengan demikian Presiden
terpilih adalah K.H. Abdurrahman Wahid dan dilantik tanggal 20 Oktober 1999.
Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilakukan pemilihan wakil presiden dengan calon
Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Haz. Pemilihan dilakukan dengan voting, dan
hasilnya Megawati mendapatkan suara sebanyak 396 sedangkan Hamzah Haz sebanyak
282 suara. Dengan demikian ditetapkanlah Megawati Soekarno Putri sebagai wakil
presiden masa bakti 1999-2004 dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999.
Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara mendadak menyelenggarakan sidang
istimewa dengan agenda acara memberikan penilaian terhadap kinerja presiden,dan
hasilnya memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden
dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden ke-5 RepublikIndonesia.
Pada tanggal 25-26 Juli 2001 diadakan pemilihan wakil presiden, dan Hamzah Haz
terpilih sebagai wakil presiden.
Pada tahun 2004 dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secaralangsung
oleh rakyat. Hasil pilihan rakyat membuktikan bahwa Susilo BambangYudhoyono dan
Yusuf Kala terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti2004 – 2009.Pada
masa reformasi ini, pelaksanaan demokrasi sudah mulai mengarah pada keterbukaan dan
kebebasan rakyat dalam berbicara/mengeluarkan pendapat. Perssudah mulai diberikan
kebebasan, dan rakyat sudah mulai dilibatkan dalam pemerintahan. Pemerintah daerah
telah diberikan kewenangan untuk mengurusrumah tangga pemerintahannya sendiri
secara lebih luas (otonomi luas).Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat
kekurangan-kekuarangan. Diantara beberapa kekurangan pelaksanaan demokrasi saat ini
yang harus terus disempurnakan ialah:
a. Kebebasan pers sering kali hampir tidak terkontrol, sehingga kadang-kadang
dapat menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat;
b. Kebebasan berpendapat masih kurang memerhatikan undang-undang yang
ada,sehingga sering kali menyebabkan kerusuhan dalam aksi demonstrasi;
c. Penegakan hukum yang masih belum optimal, sehingga pelaku tindak pidana
dan kejahatan politik masih belum dapat ditindak secara adil.

Modul PPKn 11 | 23