Page 26 - Modul 11 IPA ok

2) Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan
melalui sistem perwakilan.
3. Prinsip-prinsip Demokrasi
Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang
berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut
sebagai berikut:
a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
b. Mejamin terseleggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakatyang
sedang berubah.
c. Menyeleggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
e. Megakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
f. Menjamin tegaknya keadilan.

Dinamika Penerapan Demokrasi

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Demokrasi Liberal
Sejak merdeka, bangsa Indonesia menganut prinsip demokrasi Pancasila dalam
konstitusinya. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah kehidupan politik bangsa kita,
demokrasi Pancasila mengalami penyimpangan. Penyimpangan pertama terjadi pada
bulan November 1945. Atas usul dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BP-KNIP), sistem pemerintahan yang menurut UUD 1945 harus presidensial berubah
menjadi kabinet parlementer. Sistem demokrasinya pun berubah, dari sistem demokrasi
Pancasila ke Demokrasi Liberal.
Sistem demokrasi Liberal ini terus dipertahankan sampai dengan tahun 1959.Pada
masa Demokrasi Liberal, partai-partai politik tumbuh dengan suburnya,sehingga di
Indonesia banyak partai. Sejak tahun 1950 pelaksanaan demokrasi liberal semakin jelas.
Akibat demokrasi ini, di Indonesia sering terjadi pergantiankabinet sebagai akibat mosi
tidak percaya dari parlemen. Kabinet sering jatuhbangun karena adanya mosi tidak
percaya itu. Akibatnya, instabilitas(ketidakstabilan) terjadi di mana-mana. Badan
Konstituante sebagai hasil pemilihan umum yang diserahi tugas untuk membuat UUD
yang baru tidak mampu melahirkan UUD yang baru, akibatnya timbulah berbagai
ketegangan. Karena situasi nengarasemakin diancam bahaya, Presiden Soekarno
mengambil langkah Dekrit Presiden 5Juli 1959. Isi Dekrit tersebut ialah:
• Membubarkan Badan Konstituante
• Menyatakan kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;
• Membentuk MPRS dan DPAS.
Sejak peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia memasuki erabaru,
yaitu masa pemerintahan orde lama (demokrasi terpimpin).

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, secara hukum, sitem demokrasi kembali
kedemokrasi Pancasila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem demokrasi
yangterjadi adalah sistem demokrasi totaliter, di mana kekuasaan berada di tangan
Ir.Soekarno sebagai Presiden. Pada masa ini terjadi banyak penyimpangan
terhadapPancasila dan UUD 1945 di antaranya:
Modul PPKn 11 | 21